GUBERNUR 

KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si

ARSIP

Arsip Berita

    (GPR) Kominfo

Invalid or Broken rss link.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah menginginkan agar akuntabilitas kinerja pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri lebih baik lagi kedepannya. Oleh sebab itu Arif mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri didampingi bagian perencanaannya masing-masing menimba ilmu di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Jakarta, Sabtu (18/3).

Pada kesempatan ini seluruh OPD Kepri mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB. 

"LAKIP kita sebenarnya sudah bagus, dengan nilai B saat ini. Namun tentu kita ingin lebih baik lagi kedepannya tentunya. Jika saat ini B, alangkah baiknya jika kedepannya kita bisa menghasilkan nilain A. Semua itu insya Allah bisa kita lakukan, yang penting komitment," kata Arif dihadapan kepala OPD.

Pertemuan pejabat Pemprov Kepri dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB ini memang bertujuan untuk berkonsultasi dan audiensi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai Kepri.

"Yang kita lakukan ini merupakan arahan Gubernur. Tolong rekan-rekan untuk menyimak dan mempelajari. Ikuti dengan baik audiensi ini, terutama Bappeda, karena penilaian LAKIP ini diawali dari perencanaan dalam hal ini Bappeda," papar Sekda.

Diakui Arif, sebenanrnya sejauh ini akuntabilitas kinerja pegawai Kepri sudah baik. Hanya saja tetap masih ada yang kurang dan perlu disempurnakan. "Kita tetap akan mempertahankan yang sudah baik, dan berusaha meningkatkan yang masih dipandang kurang," katanya.

Diakhir sambutannya Sekda mengingatkan agar seluruh OPD Pemprov Kepri agar bekerja secara akuntabel dan lebih baik, serta berorientasi pada hasil. Selain itu, OPd juga agar Melakukan pengukuran kinerjanya masing-masing, diantaranya masalah target yang berfokus pada kepuasan masyarakat. Selain itu juga agar seluruh OPD dapat bekerja secara terintegrasi serta serius dan menjaga komitment bersama.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh dalam paparannya mengatakan bahwa yang akan dievaluasi dalam penilaian LAKIP adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Di Bappeda selanjutnya akan dilihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian dicocokkan dengan Renstra.

"Kuncinya berada di Bappeda, Inspektorat dan Organisasi. Dan ingat, kerja bapak-bapak sekalian bukan memperbaiki susunan LAKIP-nya, tapi memperbaiki kinerja. Itu yang betul," kata Yusuf Ateh. (Humas)

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

3174125
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
5350
3953
49616
49616
126214
208540
3174125

13.30%
17.34%
10.61%
2.79%
0.87%
55.10%

IP Anda : 54.156.42.165