GUBERNUR 

KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si

ARSIP

Arsip Berita

    (GPR) Kominfo

Invalid or Broken rss link.

Jajaran pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) se Kepulauan Riau mendapat sosialisasi terkait pencegahan korupsi oleh pimpinan KPK RI Irjen. Pol. Basaria Pandjaitan di aula kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (16/5).

Hadir penasehat DWP Kepri Hj. Noor Lizah Nurdin Basirun dan ketua DWP Keppri Rismarini Arif Fadillah pada kesempatan ini. Dalam sambutannya, Noorlizah mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh KPK RI ini

 

"Momen pengarahan oleh KPK RI ini merupakan kesempatan berharga bagi kita semua, terutama untuk ibu-ibu Dharma Wanita, karena dapat menambah pengetahuan sebagai seorang perempuan untuk berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi. Karena korupsi ini sangat merugikan masyarakat," kata Noor Lizah.

Pencegahan korupsi, kata Noor Lizah bisa dilakukan diawali dari lingkup keluarga. Caranya dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran diinternal keluarga.

"Akhir-akhir ini kita sering mendengar gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), gerakan ini merupakan partisipasi perempuan dalam mengambil bagian untuk mencegah tindak pidana korupsi, dan kita bisa memulainya dengan mengubah pola hidup yang tidak konsumtif, menanamkan sikap kejujuran dan membangun keteladanan," kata Noor Lizah.

Adapun tema kegiatan ini adala 'Peran Serta Dharma Wanita Dalam Upaya Pencegahan Korupsi'. Noorlizah mengajak seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita untuk menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

"Mari kita secara bersama-sama mulai meningkatkan komitmen untuk menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Kepri, dan terus mendukung upaya-upaya positif pencegahan dan penanganan korupsi," tutup Noor Lizah.

Wakil pimpinan KPK RI, Basariah Pandjaitan dalam pidatonya mengatakan, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah diawali dengan pencegahan. Pencegahan memiliki banyak programnya, salah satunya SPAK.

“Seperti yang dikatakan ibu Noorlizah sebelumnya, KPK memiliki banyak program, salah satunya SPAK. SPAK ini merupakan salah satu program KPK yang bekerjasama dengan Australia. Target utamanya adalah para perempuan sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Basaria juga mengatakan, kegiatan sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan, ditujukan bagi PNS dan Dharma Wanita. Alasannya, supaya perempuan yang bekerja di pemerintahan bila melihat sesuatu yang tidak benar, bisa menolak bahkan melaporkan ke pihak berwenang.

“Karena kita tahu ibu-ibu ini nanti yang mendidik anak-anaknya di rumah untuk memberikan apa itu nilai-nilai kejujuran. Karena kejujuran adalah inti bagi seseorang tidak melakukan korupsi, maka sosialisasi ini lebih kita arahkan ke kaum perempuan melalui Dharma Wanita," terangnya.(Melly/Humas)

PPID

Pedoman Pelayanan Informasi & Dokumentasi

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TRANSPARANSI

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    BUKU TAMU

  LINK KABUPATEN KOTA

    PENGUNJUNG 

3317378
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
360
2442
13786
26520
74461
195007
3317378

14.14%
17.18%
10.34%
2.71%
0.87%
54.76%

IP Anda : 54.198.143.210