DISKOMINFO KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (3/8/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah kepulauan.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan hibah mobil dan dukungan sarana budidaya pertanian serta perikanan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari Program Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera.
Bantuan tersebut meliputi armada pasar murah keliling “Tanjak Indah” (Tanggap Jaga Kestabilan Inflasi Daerah), demplot cabai merah Program GEMARI 2026 bagi Kelompok Wanita Tani (KWT), serta paket sarana budidaya bagi sejumlah kelompok tani penerima manfaat.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa Bank Indonesia merupakan salah satu mitra strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.
“Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau merupakan salah satu mitra kerja penting Pemerintah Provinsi dalam upaya pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujar Ansar.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila inflasi tidak dapat dikendalikan karena kenaikan harga akan menggerus daya beli masyarakat.
“Karena itu, pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah secara rutin melakukan evaluasi perkembangan inflasi setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ansar menjelaskan, sebagai provinsi kepulauan, Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau menyebabkan distribusi logistik membutuhkan perhatian khusus.
Ia mengungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepulauan Riau pada periode terakhir tercatat sebesar 4,24 persen, masih berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Karena Kepri bukan daerah penghasil berbagai komoditas pangan, maka kita harus terus memperkuat komunikasi dan sinergi melalui TPID. Setiap faktor penyebab inflasi harus kita identifikasi dan ditangani bersama secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa penyebab inflasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus melakukan intervensi terhadap komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
Pada kesempatan tersebut, Ansar menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas berbagai inovasi yang terus dilakukan dalam mendukung pengendalian inflasi, salah satunya melalui hibah armada pasar murah keliling Tanjak Indah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia atas bantuan mobil Tanjak Indah ini. Saya minta perangkat daerah terkait memanfaatkan armada ini secara optimal untuk mendukung operasi pasar dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh bantuan pemerintah yang telah disalurkan, baik di sektor pertanian, peternakan maupun pangan, dapat terus dievaluasi agar benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok penerima manfaat.
Selain itu, Gubernur berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Bulog, Badan Karantina, serta seluruh instansi terkait terus diperkuat melalui berbagai program seperti gerakan pasar murah, penguatan produksi pangan lokal, serta pengendalian distribusi komoditas strategis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menyampaikan bahwa perekonomian Kepulauan Riau hingga tahun 2026 masih menunjukkan kinerja yang positif dengan didukung pertumbuhan investasi, sektor industri, serta meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.
“Kami melihat fundamental ekonomi Kepulauan Riau masih cukup kuat. Investasi terus meningkat dan sektor industri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Rony mengingatkan bahwa inflasi masih menjadi tantangan yang harus terus dikendalikan. Berdasarkan data terbaru, inflasi Kepulauan Riau telah menurun menjadi 4,24 persen, namun masih berada di atas batas atas sasaran inflasi nasional.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi tingginya inflasi di Kepulauan Riau adalah meningkatnya permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional, khususnya di Kota Batam, yang dipengaruhi oleh tingginya kunjungan wisatawan mancanegara.
“Kami berharap melalui penguatan sinergi TPID, pelaksanaan operasi pasar, peningkatan produksi pangan lokal, serta berbagai program pengendalian inflasi lainnya, inflasi di Kepulauan Riau dapat terus menurun dan kembali berada pada sasaran nasional,” tutup Rony. (Jlu)
