DISKOMINFO KEPRI - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri) Misni menyatakan semua program prioritas nasional yang ada di Kepri, sejauh ini telah tersinkronisasi secara baik, dengan semua program pembangunan yang kita laksanakan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Misni saat membuka Rapat Koordinasi Terkait Harmonisasi Program Prioritas Nasional dan Daerah dan Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 bertempat di Kantor Graha Kepri Kota Batam, Kamis (13/8/2026).
Dikatakan Misni, pembahasan bersama Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri kali ini, untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah bisa berjalan selaras. Dengan demikian, tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran untuk pendanaan kegiatannya nanti.
Terkait pedoman umum dalam penyusunan APBD Kepri 2027, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disampaikan Gubernur Ansar Ahmad, bahwa proyeksi pendapatan dan belanja Kepri akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, jelasnya dihadapan tim Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Sementara itu Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang perlu digaris bawahi bagi daerah dalam penyusunan anggaran, yang pertama, penyusunan anggaran mesti berkualitas.
“Karena anggaran yang berkualitas akan menjadikan alokasi anggaran yang kita susun tepat sasaran. Lebih dari itu, anggaran yang berkualitas, akan bisa mencegah pemborosan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran bisa tercapai,” jelas Agus Fatoni.
Selanjutnya, dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah juga harus selalu memperhatikan prinsip utama mulai dari dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan keadilan serta manfaat kepada masyarakat.
"Meski banyak sekali hal penting yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam penyusunan anggaran, dengan memperhatikan dua hal tersebut, setidaknya, APBD yang dihasilkan nanti bisa mendukung program prioritas pembangunan yang dilaksanakan daerah khususnya, " pungkas Agus Fatoni. ( fik)
