DISKOMINFO KEPRI – Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fanda Chrismianto, kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar menyatakan jika gas LPG 3 kilogram di Kepri berpotensi mengalami kelebihan kuota sekitar 9 hingga 10 persen.
Berdasarkan prognosa penyaluran, solar juga diproyeksikan berpotensi kelebihan kuota hingga sekitar 15 persen.
Hal ini disampaikan Fanda dalam pembahasan kondisi distribusi BBM dan LPG di Kepulauan Riau, termasuk kebutuhan masyarakat, penyesuaian aturan pembelian BBM, serta proyeksi kuota energi bersubsidi hingga akhir tahun bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (1/10/2026).
“Kalau kita lihat prognosa sampai akhir tahun, untuk LPG 3 kilogram kemungkinan ada over kuota sekitar 9 sampai 10 persen. Untuk Solar juga ada potensi over kuota sekitar 15 persen,” kata Fanda.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari penetapan kuota nasional tahun berjalan yang berada sekitar 6 persen lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
Karena itu, Pertamina bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengusulkan penambahan kuota sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kita terus berkoordinasi dengan regulator, termasuk BPH Migas dan Ditjen Migas, untuk menyampaikan kondisi kebutuhan di Kepri dan mengusulkan penambahan kuota,” ujarnya.
Selain kuota, Pertamina juga membahas penyesuaian aturan pembelian BBM berdasarkan kebijakan dan surat edaran BPH Migas.
Fanda mengatakan, penyesuaian aturan tersebut diperlukan agar pengawasan distribusi lebih efektif, terutama dalam mencegah potensi penyalahgunaan dan pelangsiran BBM.
Di sisi lain, pengawasan LPG 3 kilogram juga terus diperkuat. Pertamina bersama pemerintah daerah melakukan penertiban agar LPG bersubsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak.
“Penertiban juga terus kita lakukan. Kita turun ke lapangan, termasuk melakukan sidak ke usaha-usaha besar seperti restoran dan laundry, supaya LPG 3 kilogram ini benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah Kepulauan Riau.
Menurut Ansar, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan membuat kebutuhan dan pola distribusi BBM maupun LPG memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan.
“Kepri ini daerah kepulauan. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang harus kita perhatikan, terutama kebutuhan nelayan, transportasi umum dan masyarakat kita yang berada di pulau-pulau terluar,” katanya.
Ansar juga berharap adanya keluwesan dalam penerapan aturan sehingga kebijakan pengawasan tetap berjalan tanpa menghambat masyarakat yang memang membutuhkan BBM dan LPG.
“Kita berharap ada diskresi dan keluwesan dalam aturan. Prinsipnya pengawasan tetap kita dukung, tetapi kebutuhan masyarakat juga harus bisa terlayani,” ujarnya.
Ia pun menegaskan, Pemprov Kepri akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kebutuhan kuota energi di daerah.
“Yang kita inginkan tentu bagaimana distribusi ini tetap tertib dan tepat sasaran, tetapi di sisi lain kebutuhan masyarakat Kepri, terutama yang berada di wilayah kepulauan, juga terpenuhi,” pungkasnya. (Ky)