DISKOMINFO KEPRI - Pemprov Kepri mendorong perhatian lebih besar terhadap komunitas masyarakat adat Suku Laut yang masih tinggal di kawasan pesisir dan lokasi yang berpindah-pindah mengikuti kondisi lingkungan serta mata pencaharian.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, penanganan komunitas masyarakat adat Suku Laut tidak cukup hanya melalui pembangunan rumah. Program tersebut harus terintegrasi dengan sanitasi, akses pendidikan, konektivitas, dan penguatan ekonomi keluarga.
“Kalau hanya membangun rumah tanpa memperhatikan konektivitas dan kebutuhan dasar lainnya, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu harus ada pendampingan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya dalam rapat digelar di Ruang Rapat Utama Pemprov Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (5/10/2026).
Rapat terkait Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026–2027, dihadiri perwakilan sejumlah balai dan satuan kerja kementerian yang menangani pembangunan jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis, serta penyediaan perumahan, juga sejumlah Kepala OPD terkait: Dinas PUPP, Perkim, dan Bappeda.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat dukungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN 2026 sebanyak 3.724 unit rumah yang dialokasikan bagi masyarakat di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
Menurut Nyanyang, Pemerintah Provinsi Kepri menekankan bahwa pembangunan rumah perlu diiringi dengan penyediaan sanitasi dan infrastruktur dasar agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting bagi wilayah pesisir dan kepulauan seperti Anambas, Natuna, Batam, dan Lingga. (Zah/Med)