DISKOMINFO KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong keterlibatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Business Matching Program MBG yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepri, Riki Rionaldi. Sosialisasi dan business matching menjadi wadah untuk mempertemukan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pelaku usaha lokal agar dapat membangun kemitraan dalam penyediaan bahan pangan dan kebutuhan operasional program MBG.
Dalam sambutannya, Riki menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola SPPG, koperasi, BUMDes, dan UMKM agar pelaksanaan program nasional tersebut turut memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Melalui kegiatan ini, pelaku usaha lokal didorong untuk memanfaatkan peluang pasar yang terbuka melalui penyediaan berbagai kebutuhan pangan, mulai dari hasil pertanian, perikanan, peternakan hingga produk olahan pangan. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat daya saing produk lokal.
“Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha daerah untuk tumbuh melalui kemitraan yang berkelanjutan,” menjadi semangat yang diusung dalam kegiatan tersebut.
Paparan materi disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang juga selaku Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Kepri, Rika Azmi, serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatra Barat, Syartiwidya, yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.
Materi sosialisasi mencakup Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 tentang penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta BUMDes dalam penyelenggaraan program MBG.
Dalam pemaparannya, Rika Azmi menjelaskan pentingnya kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan SPPG, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas dan keamanan pangan, legalitas usaha, harga, maupun kontinuitas pasokan. Persyaratan tersebut menjadi bagian penting untuk membangun rantai pasok yang andal dan berkelanjutan.
Peraturan tersebut juga menegaskan pentingnya pelibatan pelaku usaha setempat sebagai pemasok bahan baku dan pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan mampu memperkuat penyerapan produk dalam negeri sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan yayasan dan pengelola SPPG dari Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, koperasi, BUMDes, serta pelaku UMKM. Perwakilan pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri turut hadir mewakili Ketua TP-PKK Provinsi Kepri.
Melalui sesi business matching dan diskusi, para peserta difasilitasi untuk mengidentifikasi kebutuhan produk, kapasitas pasokan, standar mutu, harga, serta peluang kerja sama antara SPPG dan calon pemasok. Hasil penjajakan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi tindak lanjut kemitraan yang transparan, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.
Pemprov Kepri berharap kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama nyata yang memperkuat peran koperasi, BUMDes, dan UMKM dalam rantai pasok MBG. Dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal, program ini diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kepulauan Riau. (ron)