TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri memastikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD tahun 2021 Provinsi Kepri bakal difokuskan dalam penanganan Covid-19 sesuai pandangan beberapa fraksi DPRD Kepri beberapa waktu lalu.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah saat mewakili Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin pada jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kepri terkait Ranperda APBD Kepri tahun 2021 di kantor DPRD Kepri Dompak, Jum'at (27/11).
"Seperti yang disampaikan hampir seluruh fraksi di DPRD Kepri terkait arah kebijakan dan strategi nasional belanja APBD tahun 2021 dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri, APBD tahun 2021 juga akan tetap difokuskan dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Kepri," ujar Arif.
Baik itu dampak pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, penguatan sektor kesehatan, pemulihan sektor industri perdagangan dan investasi.
"Serta perlindungan sosial, pemulihan Pariwisata, pemulihan infrastruktur, sosial kemasyarakatan, penguatan tanggap bencana hingga kegiatan pendidikan jarak jauh di Provinsi Kepri yang terdampak pandemi Covid-19.
Arif mengatakan untuk pembangunan sektor ekonomi, perdagangan serta kesejahteraan masyarakat, pemprov Kepri akan terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian.
"Salah satunya dengan kembali menghidupkan dan mengerakkan UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat,"ujar Arif.
Sementara itu, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Kepri melakukan beberapa kebijakan seperti penyediaan alat komunikasi, penguatan jaringan internet, serta penyediaan paket dan data internet.
"Pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual demi keterjangkauan akses pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi pendidik, pengembangan kurikulum berbasis KIP, peningkatan skill, dan meningkatkan pendidikan vokasi ," tegas Arif.