DISKOMINFO KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026–2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 4 tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura. Forum ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekaligus upaya menyelaraskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
Nyanyang mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan konektivitas antarpulau, keterbatasan akses, serta pemerataan pelayanan dasar.
“Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau tidak boleh berjalan secara sektoral. Program pusat dan daerah harus saling mendukung, terutama dengan kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan pariwisata, pelabuhan, serta sentra produksi masyarakat,” ujar Nyanyang.
Pemerintah Provinsi Kepri, lanjutnya, mengapresiasi sinergi dan kerja sama dengan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan sejumlah balai dan satuan kerja kementerian yang menangani pembangunan jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis, serta penyediaan perumahan.
Di antaranya Plh. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Nedy Hidayat, perwakilan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau Riduan Kristian, serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau.
Hadir pula sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yakni Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Perencana Ahli Utama Pemprov Kepri Arif Fadillah.
Evaluasi Realisasi dan Hambatan
Dalam forum tersebut, Nyanyang meminta masing-masing kepala balai dan kepala satuan kerja menyampaikan capaian program, realisasi fisik tahun 2026, perkembangan administrasi, kegiatan yang telah selesai maupun yang masih berjalan, serta pekerjaan yang mengalami keterlambatan atau berpotensi tidak mencapai target.
Pemerintah Provinsi Kepri juga meminta seluruh balai dan satuan kerja menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Nyanyang menegaskan Pemprov Kepri siap membantu menyelesaikan persoalan di lapangan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau ada permasalahan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, kami siap hadir. Jangan sampai persoalan di lapangan berlarut-larut karena koordinasi yang tidak berjalan,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan kebutuhan listrik, telekomunikasi, kesiapan lahan, serta berbagai infrastruktur pendukung di wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Sejumlah topik menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan ini. Mulai dari infrastruktur air, infrastruktur jalan, perumahan dan sanitasi, hingga sekolah rakyat.
Tindak Lanjut Bersama
Wakil Gubernur Nyanyang menegaskan hasil rapat tidak berhenti pada pembahasan dan inventarisasi program. Setiap persoalan yang muncul harus ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan sinkronisasi program pembangunan tahun 2027 dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, termasuk mengoptimalkan peluang pembiayaan melalui APBN.
Sejumlah hal yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain penyelesaian dokumen lingkungan, penyusunan DED, usulan program infrastruktur melalui APBN, penanganan perumahan, usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penyelesaian persoalan lahan.
“Pemprov Kepri juga akan menggelar rapat lanjutan secara tematik untuk membahas berbagai bottleneck pembangunan yang membutuhkan keputusan bersama,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kepri menegaskan komitmennya untuk membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan setiap investasi pembangunan memberikan dampak nyata terhadap konektivitas, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau. (zah)