Di tengah hamparan laut biru yang mengelilingi Tanjungpinang, terdapat sebuah pulau yang menyimpan visi besar — Pulau Dompak. Bukan sekadar pulau biasa, Dompak adalah pilihan yang disengaja, sebuah keputusan strategis yang diambil sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau: menjadikan pulau seluas 700 hektare ini sebagai pusat jantung pemerintahan provinsi termuda di ujung barat Indonesia. Kini, visi itu terus dirawat, disempurnakan, dan diperluas — membawa Dompak selangkah lebih dekat menuju kawasan terpadu yang tidak hanya melayani fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat kehidupan dan kebanggan masyarakat Kepri.
Sejarah: Dari Pulau Kosong Menjadi Pusat Kekuasaan
Perjalanan Pulau Dompak dimulai jauh sebelum Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang menetapkan pembentukan Provinsi Kepri, Tanjungpinang dipilih sebagai ibu kota. Kemudian melalui Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 30 Tahun 2007, Pulau Dompak secara resmi ditetapkan sebagai lokasi pusat pemerintahan — sebuah keputusan bersejarah yang menentukan arah pembangunan Kepri untuk puluhan tahun ke depan.
Gagasan awal sungguh ambisius: Dompak bukan hanya akan menjadi kumpulan gedung kantor, melainkan sebuah kota satelit baru yang lengkap — dengan kantor gubernur di puncak bukit sebagai landmark, dilengkapi masjid raya, gedung DPRD, universitas maritim, rumah sakit, lapangan golf, hotel, villa terapung, hingga terminal feri. Sebuah mimpi besar yang kini sedang terus diwujudkan secara bertahap, dengan penuh kesabaran dan ketekunan.
Pembangunan Dompak dipelopori oleh Gubernur Kepri pertama, Ismeth Abdullah, dan terus disempurnakan oleh penerus-penerusnya hingga Gubernur Ansar Ahmad yang saat ini menjabat — menjadikan Dompak sebagai proyek antargenerasi yang mencerminkan kesinambungan visi pembangunan Kepri.
Wajah Dompak Hari Ini: Pusat Pemerintahan yang Beroperasi Penuh
Kerja panjang bertahun-tahun kini telah membuahkan hasil yang nyata. Kawasan perkantoran Dompak hari ini telah beroperasi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang sesungguhnya:
Kantor Gubernur Kepri — berdiri megah di puncak bukit Dompak, menjadi landmark paling ikonik pulau ini, tempat berbagai keputusan strategis bagi jutaan warga Kepri diambil setiap harinya
Gedung DPRD Provinsi Kepri — pusat legislatif yang menampung suara rakyat dan menghasilkan regulasi demi kepentingan masyarakat
Aula Wan Seri Beni — gedung pertemuan representatif yang menjadi pusat berbagai forum strategis provinsi, termasuk penyerahan DPA APBD 2026 senilai Rp3,5 triliun yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri
Masjid Nur Ilahi Dompak — ikon keagamaan dan spiritual kawasan yang menjadi kebanggaan warga
Jembatan I dan Jembatan II Dompak — penghubung utama yang menjamin aksesibilitas warga dan aparatur ke pulau pemerintahan ini
Infrastruktur jalan di kawasan FTZ Dompak pun terus diperluas — sepanjang 2019 hingga 2024, total pembangunan dan peningkatan jalan di kawasan FTZ Dompak telah mencapai 16,90 km atau 74 persen dari target yang direncanakan, menjamin konektivitas internal kawasan yang semakin solid dari tahun ke tahun.
Agenda 2026: Penyempurnaan dan Peremajaan Kawasan
Pemerintah Provinsi Kepri tidak berhenti pada pencapaian yang sudah ada. Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menyempurnakan dan meremajakan kawasan Dompak agar semakin representatif, fungsional, dan layak sebagai wajah pemerintahan provinsi yang modern. Sejumlah program prioritas tahun ini antara lain:
Pemeliharaan dan Renovasi Gedung Perkantoran Pemprov Kepri di Dompak — dengan alokasi anggaran Rp10 miliar, memastikan seluruh gedung pemerintahan dalam kondisi prima, representatif, dan mendukung produktivitas kerja aparatur sipil negara
Rehabilitasi Masjid Nur Ilahi Dompak — dengan anggaran Rp16 miliar, merevitalisasi ikon keagamaan kawasan agar semakin layak dan nyaman sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan
Pemeliharaan Berkala Jembatan I Dompak — dengan alokasi Rp2 miliar, menjaga keandalan infrastruktur akses utama ke pulau pemerintahan
Pembangunan gedung perkantoran baru — sebagai salah satu dari tiga proyek strategis unggulan APBD 2026 Kepri yang ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri bersama dengan Flyover Simpang Kota Piring dan Tugu Bahasa Penyengat
Seluruh program ini bersumber dari anggaran belanja modal Dinas PUPP Kepri tahun 2026 yang mencapai Rp213,1 miliar, sebagian besar didukung oleh pinjaman daerah Rp400 miliar yang ditandatangani Pemprov Kepri bersama Bank BJB.
Visi Jangka Panjang: Dompak sebagai "SCBD"-nya Kepri
Yang menjadikan Dompak semakin istimewa adalah visi jangka panjang yang diusung oleh kepemimpinan Kepri saat ini. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura secara tegas menggaungkan ambisi besar: menjadikan kawasan Dompak sebagai "Ibu Kota Kepri" (IKK) — sebuah konsep yang meniru semangat SCBD (Sudirman Central Business District) di Jakarta, namun dengan karakter dan keunikan Kepri tersendiri.
Dalam visi ini, Dompak tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi baru Tanjungpinang. Dengan lahan kelolaan Pemprov yang masih tersedia luas — sekitar 700 hektare di Dompak — ruang untuk tumbuh masih sangat besar. Wagub Nyanyang berharap kawasan ini dapat menarik lebih banyak stimulus investasi, menjadi pusat bisnis, perdagangan, dan layanan modern yang memperkenalkan Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi yang sesungguhnya — bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara ekonomi dan sosial.
"Kami berharap akan ada lebih banyak stimulus dan investasi masuk ke Tanjungpinang. Di Dompak tersedia lahan sekitar 700 hektare yang bisa dikembangkan menjadi kawasan industri dan bisnis baru," tegas Wagub Nyanyang.
Dompak dan Komitmen RPJMD Kepri 2025–2029
Seluruh agenda pembangunan Dompak tidak berdiri sendiri — ia adalah bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2025–2029 yang telah ditetapkan dan sedang dijalankan. Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan ke Dompak adalah manifestasi nyata dari komitmen pemerintah kepada rakyat Kepri — bahwa provinsi ini dikelola dengan perencanaan yang terstruktur, anggaran yang bertanggung jawab, dan orientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung.
"Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, kita semua berjanji dan berkomitmen mewujudkan sekaligus mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kepri 2025–2029," tegas Gubernur Ansar dalam acara penyerahan DPA APBD 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak.
Dompak: Lebih dari Sekadar Gedung Pemerintahan
Pulau Dompak adalah cerminan dari Kepulauan Riau itu sendiri — penuh potensi, kaya sejarah, dan tak pernah berhenti bergerak maju. Setiap batu yang diletakkan, setiap gedung yang direnovasi, setiap jalan yang diperkuat, adalah bagian dari janji yang terus ditunaikan kepada seluruh masyarakat Kepri: bahwa pemerintah yang baik dimulai dari rumah yang tertata, dan bahwa Dompak adalah rumah terbaik yang pantas dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau.