DISKOMINFO KEPRI - Program 3 Juta Rumah terus bergulir di Kepulauan Riau. Tahun ini, sebanyak 3.804 rumah masyarakat telah masuk dalam program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), setelah pada tahun sebelumnya belum terdapat pelaksanaan dengan capaian serupa.
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui APBN dan non-APBN yang diikuti Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (30/9).
Rakor dipimpin langsung Menteri PKP Republik Indonesia Maruarar Sirait melalui Zoom Meeting dan diikuti sejumlah gubernur, di antaranya dari Sulawesi Barat, Sumatera Selatan dan Bali.
Di Kepri, pelaksanaan 3.804 unit bedah rumah tidak hanya menyentuh kebutuhan hunian masyarakat, tetapi ikut menciptakan aktivitas ekonomi baru. Sekitar 7.608 tukang dan 154 tenaga pendamping terlibat dalam pelaksanaannya.
Perputaran ekonomi juga bergerak melalui kebutuhan material pembangunan, mulai dari semen, cat, keramik hingga berbagai bahan konstruksi lainnya.
"Dengan demikian, program perumahan turut membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi di tingkat lokal," ungkap Maruarar Sirait.
Namun, karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan membuat pelaksanaan program memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya mobilisasi tenaga dan material menuju pulau-pulau kecil yang belum memiliki rute transportasi reguler.
Untuk memastikan pekerjaan tetap berjalan, koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa. Ketersediaan tenaga pendamping yang sempat menjadi kendala pada tahap awal juga kini telah terpenuhi.
Percepatan menjadi penting karena musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah pada November. Pekerjaan yang menjadi bagian penting dari pembangunan rumah didorong untuk segera dituntaskan dengan target penyelesaian fisik pada 31 Desember 2026.
Dari pembangunan rumah, program kemudian bergerak pada kebutuhan dasar lain yang tidak kalah penting, yakni sanitasi dan penataan kawasan permukiman.
Di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, program sanitasi tengah memasuki proses tender. Penandatanganan kontrak ditargetkan pada 6 Oktober, sementara pekerjaan diharapkan selesai pada akhir Desember.
Kawasan yang sama juga menjadi sasaran penanganan kawasan kumuh dengan luas mencapai sekitar 31,92 hektare. Program tersebut memiliki pagu anggaran Rp9,31 miliar, dengan realisasi keuangan 18,46 persen dan progres fisik 2,8 persen.
Pada sisi lain, kebutuhan rumah baru di Kepri masih cukup besar. Sekitar 157.570 keluarga tercatat belum memiliki rumah, sehingga keberlanjutan program rumah subsidi menjadi salah satu bagian penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Untuk 2026, Kepri mendapatkan kuota 3.458 unit rumah subsidi. Hingga akhir September, sebanyak 3.240 unit atau 93 persen telah terealisasi.
Capaian tersebut terutama ditopang empat wilayah, yakni Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang.
Tingginya realisasi juga membuka peluang bagi Kepri untuk mendapatkan tambahan kuota sekitar 3.000 hingga 5.000 unit sesuai kebutuhan daerah.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah subsidi memberikan sejumlah kemudahan. Di antaranya uang muka 1 persen, bunga flat 5 persen hingga lunas, pembebasan BPHTB dan PBG, serta perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran.
Rangkaian program tersebut tidak berhenti pada pembangunan rumah. Pemerintah juga mendorong agar sektor usaha yang menopang pembangunan perumahan ikut tumbuh melalui KUR Perumahan.
Program ini menyasar pelaku UMKM sektor konstruksi dan perumahan, mulai dari kontraktor, pengembang hingga toko bangunan. Pembiayaan dapat mencapai Rp20 miliar dengan dukungan subsidi bunga, sementara pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses tanpa jaminan.
Secara nasional, kuota KUR Perumahan ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Kepri diharapkan dapat menyerap sedikitnya Rp1 triliun untuk memperkuat perputaran ekonomi di sektor perumahan.
Dengan rangkaian program tersebut, percepatan perumahan di Kepri tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah rumah, tetapi juga memperbaiki kualitas hunian, lingkungan permukiman, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah pun didorong aktif mengawal dan menyosialisasikan program rumah subsidi serta KUR Perumahan agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha di Kepri yang dapat memanfaatkannya. (Ky)
