DISKOMINFO KEPRI - Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau Suharyanto menggagas inovasi SIMAKDARA (Sistem Informasi Manajemen Aset, Keuangan, dan Database Kendaraan) untuk mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Aplikasi yang diluncurkan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (22/10) tersebut merupakan proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
Suharyanto mengatakan, SIMAKDARA dirancang untuk menyatukan informasi pengelolaan keuangan, aset daerah dan kendaraan dinas agar proses administrasi lebih sistematis dan kebutuhan data pimpinan dapat dipenuhi secara lebih cepat.
“SIMAKDARA hadir sebagai inovasi transformasi digital yang tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, tetapi juga berpotensi untuk diadopsi dan dikembangkan oleh perangkat daerah lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Aplikasi ini mendukung pengelolaan administrasi mulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan serta verifikasi keuangan, hingga pencatatan aset dan database kendaraan dinas.
SIMAKDARA juga dilengkapi dashboard eksekutif yang menyajikan informasi pagu anggaran, proses pengadaan, realisasi belanja, tahapan verifikasi keuangan dan pengelolaan aset dalam satu tampilan terpadu.
Sistem ini juga dirancang untuk membantu penyiapan data aset bagi penginputan ke aplikasi e-BMD Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan.
“Dengan mengusung semangat Terintegrasi, Akurat dan Terpercaya, SIMAKDARA diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas secara lebih sistematis dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Melalui integrasi tersebut, koordinasi antarunit kerja ia harapkan bisa semakin baik, duplikasi pekerjaan administratif berkurang dan pemantauan aset menjadi lebih terarah.
"Saya harapkan SIMAKDARA tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi di lingkungan Pemprov Kepri, tetapi juga menjadi referensi bagi perangkat daerah lain dalam mengembangkan inovasi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan," katanya.
Suharyanto menegaskan, keberhasilan implementasi SIMAKDARA membutuhkan konsistensi pemutakhiran data, kesiapan sumber daya manusia dan evaluasi berkala agar sistem terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi.
“Melalui integrasi informasi, proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih terarah, sementara kebutuhan data bagi pimpinan diharapkan dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan terstruktur,” ungkapnya. (Ky)
