DISKOMINFO KEPRI – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat penemuan kasus tuberkulosis (TBC) sekaligus memperkuat upaya pencegahan penularan penyakit tersebut.
Langkah ini dinilai penting karena tantangan utama penanganan TBC di Indonesia saat ini bukan lagi pada keberhasilan pengobatan, melainkan masih banyaknya kasus yang belum ditemukan dan belum mendapatkan penanganan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker sekaligus memberikan pengarahan dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026).
Benjamin mengatakan, pemberantasan TBC merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tingginya kasus TBC di Indonesia masih menjadi tantangan karena terdapat masyarakat yang telah terinfeksi, namun belum teridentifikasi dan belum memperoleh pengobatan.
“Persoalan kita bukan lagi bagaimana mengobati pasien TBC, karena tingkat keberhasilan pengobatannya sudah sangat baik. Tantangan kita adalah menemukan kasus dan mencegah orang yang kontak erat agar tidak ikut sakit,” ujarnya.
Menurut Benjamin, penemuan kasus harus dilakukan secara aktif dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kader kesehatan, camat, lurah, pemerintah daerah hingga masyarakat. Kontak erat pasien TBC juga perlu diperiksa untuk memastikan kemungkinan terjadinya penularan.
Mereka yang memenuhi kriteria, lanjutnya, akan mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mencegah infeksi berkembang menjadi penyakit TBC.
Khusus di Kepri, tantangan penemuan kasus menjadi lebih kompleks karena karakteristik wilayah kepulauan. Dari perkiraan sekitar 13 ribu kasus TBC, baru sekitar 6.000 hingga 7.000 kasus yang berhasil ditemukan.
Namun, setelah pasien teridentifikasi, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kepri tergolong tinggi, yakni mencapai sekitar 95 persen.
“Jadi kita relatif baik dalam mengobati, tetapi masih kurang dalam menemukan kasus dan melakukan pencegahan,” kata Benjamin.
Karena itu, strategi penanganan TBC di Kepri akan diarahkan pada peningkatan pemeriksaan kontak erat, pemberian TPT, penguatan peran kader kesehatan, serta pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Siaga TBC.
Kemenkes Siapkan 10 Unit X-Ray
Sebagai bagian dari penguatan penemuan kasus, Kemenkes RI berencana memberikan 10 unit alat X-ray kepada Provinsi Kepri. Peralatan tersebut ditargetkan dapat diserahkan pada bulan depan.
Selain dukungan peralatan, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan untuk kegiatan pemeriksaan, termasuk dukungan bagi tenaga kesehatan, radiografer, dokter dan kader yang terlibat dalam program penanggulangan TBC.
Secara nasional, pemerintah juga menargetkan pemerataan fasilitas pemeriksaan melalui penyediaan alat X-ray di puskesmas, termasuk dukungan tenaga radiografer serta peremajaan fasilitas kesehatan yang sudah berusia tua.
Benjamin menegaskan, keberhasilan program penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Penanganan tidak cukup dilakukan ketika seseorang sudah sakit, tetapi harus diperkuat melalui deteksi dini dan pencegahan.
Ansar Dorong Percepatan Cek Kesehatan Gratis
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri berkomitmen memperkuat pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurut Ansar, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen pada tahun ini, atau di atas batas minimal yang diwajibkan.
“Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Maka semua masyarakat di Kepri harus sehat,” ujar Ansar.
Ia mengatakan, Pemprov Kepri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Ansar mengakui capaian pelaksanaan program tersebut di Kepri masih perlu ditingkatkan. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama jajaran dinas kesehatan memperkuat kolaborasi dan tidak menjadikan kondisi geografis kepulauan sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan program.
“Kami tidak mau menyampaikan persoalan klasik karena geografi. Saya hanya perlu komitmen teman-teman bupati dan wali kota bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan program ini,” katanya.
Ansar juga meminta agar pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi lebih memperkuat aspek promotif dan preventif.
Selain TBC dan Cek Kesehatan Gratis, ia menyoroti persoalan stunting dan program imunisasi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengevaluasi berbagai indikator kesehatan secara berkala.
Ia menyebut hasil survei E-PPGBM menunjukkan angka stunting di Kepri berada pada kisaran 3 persen, sementara berdasarkan survei SSGI angkanya masih sekitar 15 persen. Perbedaan tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi dan evaluasi.
Upaya pencegahan stunting dilakukan antara lain melalui perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah, serta penguatan berbagai program kesehatan sejak masa kehamilan.
Perkuat Peran Masyarakat
Ansar menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, PKK, organisasi keagamaan dan berbagai kelompok masyarakat perlu dilibatkan untuk memperluas edukasi kesehatan hingga ke tingkat paling bawah.
“Program promotif dan program antisipasi harus kita perbesar supaya masyarakat tahu. Kita harus bekerja sama dengan PKK, ormas, partai politik, majelis ulama dan siapa saja. Yang penting semua menyuarakan bahwa kesehatan itu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia juga meminta kader posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam mengajak masyarakat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Ansar berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan layanan kesehatan di Kepri sekaligus menjadikan provinsi kepulauan tersebut sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program kesehatan nasional.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut mempromosikan program ini. Mari bergerak cepat bersama, mengajak masyarakat menjaga kesehatan, melakukan pencegahan dan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis secara masif,” kata Ansar.
Turut hadir Ibu Linda Benyamin Paulus, Plt. Direktur Penyakit Menular yang juga Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr. Sumarjaya, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Ketua BKOW Kepri Hj. Neni Dwiyanna Nyanyang Haris Pratamura, unsur Forkopimda, para bupati/wali kota se-Kepri, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, pimpinan rumah sakit, Kepala Dinas Kesehatan, para camat dan lurah, serta kader Posyandu. (zah)
