DISKOMINFO KEPRI – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menghadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Balairung Raja Khalid Hitam, Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri, Dompak, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kepri Afrizal Dahlan.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kepri menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Juru Bicara Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, menyampaikan bahwa keberadaan Perda tersebut merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kepulauan Riau.
"Pada dasarnya, kami semua menyetujui agar Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri ini dapat disahkan," ujar Wahyu.
Menurutnya, regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas produk olahan hasil peternakan di Kepulauan Riau.
Selain itu, keberadaan Perda tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan tata kelola penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sehingga mampu membangun ekosistem peternakan yang lebih baik dan berdaya saing.
"Sehingga mampu membangun ekosistem peternakan di Provinsi Kepri yang lebih baik dan berdaya saing," jelas Wahyu.
Senada dengan itu, Juru Bicara Fraksi Golkar, Mustamin Bakri, menyatakan persetujuan fraksinya agar Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda.
Menurut Mustamin, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian sektor peternakan di Provinsi Kepulauan Riau.
Ia menjelaskan, melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat aspek keamanan pangan, penanganan kesehatan hewan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain, Perda ini juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi sektor peternakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
"Untuk itu, kami meminta Pemerintah Provinsi Kepri agar terus mendorong implementasi Perda ini sehingga dapat berjalan dengan baik," ungkap Mustamin.
Persetujuan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, Demokrasi Nurani Indonesia, serta Kebangkitan Nasional.
Dengan dukungan seluruh fraksi DPRD Kepri, Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kepulauan Riau.
Keberadaan regulasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung penguatan ketahanan pangan daerah, meningkatkan kualitas dan keamanan produk peternakan, serta mendorong pengembangan sektor peternakan yang produktif dan berdaya saing.
Melalui regulasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sektor peternakan yang berkelanjutan sekaligus mendukung kemandirian pangan masyarakat. (Va)
