DISKOMINFO KEPRI – Wakil Gubernur Kepulauan Riau sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan, capaian penurunan angka kemiskinan yang telah diraih Kepri harus diikuti dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar, terutama ketimpangan wilayah, kemiskinan ekstrem, serta ketepatan data dan penyaluran bantuan sosial.
Arahan tersebut disampaikan Nyanyang saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Balairung Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (17/11). Rapat turut diikuti jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Kepri secara daring serta perwakilan instansi vertikal.
Nyanyang mengapresiasi kerja keras perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang telah membawa Kepri mencatatkan angka kemiskinan terendah di regional Sumatera dan berada pada posisi keempat terendah secara nasional. Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri karena masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Ia mengungkapkan, persoalan kemiskinan di Kepri memiliki karakteristik yang berbeda ant wilayah. Tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan dan kepulauan hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian, dengan estimasi sebanyak 3.293 kepala keluarga (KK). Berdasarkan pemadanan data per 20 Oktober 2026, tercatat 784 KK berstatus aktif, dengan sekitar 71 persen berada pada desil 1.
Persoalan lainnya adalah kualitas dan pemutakhiran data perlindungan sosial. Nyanyang menyebut masih terdapat keluarga yang belum tercakup secara optimal dalam pemutakhiran data, sementara jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berstatus nonaktif mencapai 26.621 peserta.
“Kita tidak boleh membiarkan warga kehilangan akses terhadap bantuan maupun jaminan kesehatan hanya karena persoalan data. Karena itu, seluruh kabupaten/kota harus memastikan data masyarakat miskin benar-benar akurat dan terus diperbarui,” tegasnya.
Nyanyang juga menyoroti realisasi sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dinilai belum optimal, termasuk bantuan sembako, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin. Dengan waktu efektif tahun anggaran yang semakin terbatas, ia meminta perangkat daerah terkait segera mempercepat pelaksanaan program hingga tuntas sebelum akhir tahun.
Sebagai Ketua TKPK Provinsi Kepri, Nyanyang menyampaikan lima arahan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah.
Pertama, mempercepat verifikasi dan pemutakhiran data keluarga miskin secara akurat dan berbasis alamat. Keluarga yang belum tercatat harus menjadi prioritas, terutama di Kota Batam dan Tanjungpinang yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar.
Kedua, menetapkan sasaran intervensi berdasarkan karakteristik wilayah. Pendekatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kepulauan harus memperhatikan persoalan transportasi dan keterbatasan layanan dasar, sedangkan wilayah perkotaan dan pedalaman memerlukan strategi sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketiga, mempercepat realisasi program bantuan sosial, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, perangkat daerah bidang perumahan, serta perangkat daerah yang menangani energi diminta berkoordinasi agar program dapat diselesaikan sebelum tutup tahun anggaran.
Keempat, memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan dengan berkoordinasi bersama BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, termasuk melalui pengalihan kepesertaan dan skema pembiayaan yang menjadi tanggung jawab daerah.
Kelima, melengkapi dokumen dan administrasi penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Nyanyang meminta kabupaten/kota yang belum menyelesaikan laporan maupun dokumen perencanaan agar segera menuntaskannya karena menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah.
Selain lima arahan tersebut, Nyanyang menekankan pentingnya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin yang belum dapat melanjutkan pendidikan, termasuk mereka yang terkendala akses dan konektivitas antarpulau, untuk diarahkan memperoleh kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu kunci agar kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, perangkat daerah terkait diminta berkoordinasi untuk mendata calon peserta didik dan menentukan lokasi Sekolah Rakyat yang paling memungkinkan dijangkau oleh anak-anak dari wilayah kepulauan.
Di sisi lain, keluarga miskin yang masih berada pada usia produktif juga perlu mendapatkan perhatian melalui pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan. Pemerintah daerah diminta menginventarisasi kemampuan serta potensi masyarakat agar pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan dan peluang kerja di daerah masing-masing, termasuk sektor pertanian, perikanan, maupun kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun.
“Anak-anak harus menjadi perhatian kita agar mata rantai kemiskinan bisa diputus melalui pendidikan. Sementara anggota keluarga yang masih produktif harus kita dorong memperoleh keterampilan dan kesempatan bekerja sesuai potensi serta kebutuhan daerah. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Aries Fhariandi, memaparkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan Kepri menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, tingkat kemiskinan Kepri berada pada angka 4,09 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,07 persen.
Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di wilayah Sumatera dan keempat terendah secara nasional. Meski demikian, pemerintah daerah masih harus bekerja keras untuk mencapai target penurunan kemiskinan dalam periode pembangunan hingga 2030, yakni pada kisaran 3,55 hingga 2,26 persen.
Aries menjelaskan, tantangan penanggulangan kemiskinan di Kepri tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga karakteristik dan kondisi geografis setiap daerah. Kota Batam memiliki jumlah penduduk miskin terbesar secara absolut karena jumlah penduduknya yang juga paling besar. Namun, jika dilihat berdasarkan persentase, tingkat kemiskinan Batam justru menjadi yang terendah, yakni sekitar 3,8 persen.
Sebaliknya, Kabupaten Lingga mencatatkan persentase kemiskinan tertinggi, yakni sekitar 9,12 persen. Sementara itu, persoalan kemiskinan di wilayah perdesaan juga menjadi perhatian karena tingkat kemiskinannya mencapai sekitar 8,65 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada kisaran 3,68 persen.
Menurut Aries, kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak dapat diseragamkan. Keterbatasan aset produktif, kualitas sumber daya manusia, keterisolasian geografis, serta kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan bencana menjadi sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dari garis kemiskinan.
Karena itu, intervensi pemerintah perlu diarahkan pada akar persoalan di masing-masing wilayah, mulai dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pembukaan keterisolasian wilayah, penguatan keterampilan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Kepri berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat sinergi dan memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan lebih tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan pelayanan dasar yang layak. (Jlu)